masukkan script iklan disini
Pelaut Online - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mengembangkan kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke pejabat yang lebih tinggi. Pun demikian, ia belum mau mengungkap nama-nama yang diduga menerima aliran uang pungli tersebut.
“Saya belum bisa katakan (nama pejabat tinggi di Kemenhub). Kalau kemarin kan setingkat kepala seksi dan petugas-petugas di lapangan. Kita sedang melakukan penelusuran, penyelidikan,” kata Boy di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
Ia menegaskan, jika sudah ada bukti permulaan yang cukup dan didukung oleh fakta-fakta yang kuat, kepolisian akan mengamankan pelaku pungli yang berstatus pejabat. “Tentu dengan asas praduga tidak bersalah,” imbuh dia.
lihat juga : Kapal tersenggol tongkang dan akhirnya tenggelam
Sementara itu, dengan beberapa pertimbangan, penyidik memutuskan untuk tidak menindak masyarakat yang saat itu tertangkap tangan memberikan pungli. Menurut Boy, tindakan tersebut dilakukan sebagai imbas pengurusan izin yang berlarut-larut sehingga masyarakat terpaksa membayar pungli.
“Karena masyarakat setelah kita amati, lama menunggu, termasuk mengurus sudah lama. Jadi kebijakan dari penyidik, ini berarti dikarenakan sistem pelayanan tidak baik, berarti petugasnya saja yang diarahkan untuk dilakukan tindakan secara hukum,” tukas Boy.
Sementara ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan izin pelaut. Ketiganya merupakan PNS di bawah Dirjen Perhubungan laut, yakni ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Endang Sudarmono, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Meizy dan PNS Golongan 2D Abdu Rasyid.
sumber;liputanlive.com
Mungkin itulah Artikel Kasus Pungli ke Pejabat Tinggi Kemenhub Polisi Akan Kembangkan, lihat juga Foto Dan Kronologis Kejadian Kapal Dharma Kencana VIII Menabrak Karang Labuan Bajo
Ia menegaskan, jika sudah ada bukti permulaan yang cukup dan didukung oleh fakta-fakta yang kuat, kepolisian akan mengamankan pelaku pungli yang berstatus pejabat. “Tentu dengan asas praduga tidak bersalah,” imbuh dia.
lihat juga : Kapal tersenggol tongkang dan akhirnya tenggelam
Sementara itu, dengan beberapa pertimbangan, penyidik memutuskan untuk tidak menindak masyarakat yang saat itu tertangkap tangan memberikan pungli. Menurut Boy, tindakan tersebut dilakukan sebagai imbas pengurusan izin yang berlarut-larut sehingga masyarakat terpaksa membayar pungli.
“Karena masyarakat setelah kita amati, lama menunggu, termasuk mengurus sudah lama. Jadi kebijakan dari penyidik, ini berarti dikarenakan sistem pelayanan tidak baik, berarti petugasnya saja yang diarahkan untuk dilakukan tindakan secara hukum,” tukas Boy.
Sementara ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan izin pelaut. Ketiganya merupakan PNS di bawah Dirjen Perhubungan laut, yakni ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Endang Sudarmono, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Meizy dan PNS Golongan 2D Abdu Rasyid.
sumber;liputanlive.com
Mungkin itulah Artikel Kasus Pungli ke Pejabat Tinggi Kemenhub Polisi Akan Kembangkan, lihat juga Foto Dan Kronologis Kejadian Kapal Dharma Kencana VIII Menabrak Karang Labuan Bajo
